 |
| Harun Pandapotan saat diwawancarai awak media ini di Atrium Panbil, Kota Batam, Minggu (3/12/23). (Foto : dok/John/ist) |
SMSNEWS.id | Batam - Nama Harun Pandapotan resmi terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) nomor urut 1 Dapil Kepri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) beberapa waktu lalu.
Jika terpilih, Harun Pandapotan berjanji akan memperjuangkan layanan BPJS kesehatan gratis kepada masyarakat yang merupakan program unggulan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Jadi kalau saya ini terpilih, sudah ditugaskan oleh Partai duduk di Komisi 11, Komisi 11 itu bidang keuangan, anggaran," kata Harun Pandapotan saat diwawancarai awak media ini usai menghadiri acara seminar nasional kepemiluan dan Masa Penerimaan Anggota (Mapenta) Pemuda Katolik yang diselenggarakan di Atrium Panbil, Kota Batam, Minggu (3/12/23).
Harun Pandapotan yang merupakan seorang pengusaha muda itu memaparkan, "Program kita paling utama itu BPJS Gratis, saat ini kan BPJS itu basisnya iuran, kalau iuran nya gak di bayar, BPJS nya selesai, meninggal dunia juga BPJS nya, padahal orang nya masih hidup, BPJS nya meninggal duluan," ujar Harun Pandapotan yang merupakan alumni S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), Jakarta itu.
Pria yang juga lulusan S1 Jurusan Hukum dari Universitas Batam itu melanjutkan, "Nah, jadi kita pelajari, akhirnya BPJS ini mungkin ngak di gratiskan, basisnya jangan iuran lagi, basisnya warga negara, siapapun yang punya KTP, dia harus punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara secara gratis," pungkasnya.
Harun Pandapotan yang baru dinobatkan secara resmi menjadi Pembina Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Provinsi Kepri itu juga menjelaskan bahwa anggaran pertahanan negara Indonesia itu sangat besar, sehingga menurutnya, negara Indonesia sangat mampu untuk menggratiskan BPJS kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Nah, kita pelajari 2022 itu ternyata klaim BPJS se-Indonesia cuma 144 triliun, biaya operasional Kantor BPJS se-Indonesia 1,5 triliun, jadi 145,5 triluin yang perlu di anggarkan untuk BPJS gratis itu, mampu gak negara ini? Ya, sangat mampu lah, anggaran pertahanan kita 3 ribu triliun satu tahun, masa 145,5 triliun gak bisa di anggarkan? Ini kan cuma masalah mau atau tidak maunya aja ini, uang itu ada," jelas Harun Pandapotan.
Ditanya ketika dia (Harun Pandapotan_red) nanti terpilih jadi Anggota DPR-RI, apakah siap untuk memperjuangkan hal itu (BPJS Gratis)?
Harun menegaskan, "Memang saya sudah ditugaskan Partai untuk memperjuangkan itu, harus ada anggaran untuk BPJS gratis, mau 300 triliun pun, ada duit negara ini, cuma bagaimana mengalokasikan nya aja," tegas pria kelahiran Padang Sidempuan, Sumatera Utara itu mengakhiri perbincangan nya dengan awak media SMSNEWS.id. (John)
Editor : Red