 |
| Kantor Desa Klambir Lima Kampung tampak sepi dan Kepala Desa tidak ada ditempat saat didatangi awak media ini, Selasa (7/3/23). (Foto : dok/Rz/ist) |
SMSNEWS.id | Deli Serdang - Pengeloaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut dinilai tidak transparan. Akibatnya, warga dan unsur lain tidak mengetahui alur penggunaan anggaran Bumdes.
"Pengelolaan anggaran Bumdes tidak transparan, padahal setiap menggunakan dana yang bersumber dari negara harus mengedepankan azas keterbukaan," salah salah satu warga yang namanya tidak mau dipublikasikan kepada awak media ini.
Pada hakikatnya, kehadiran Bumdes untuk meringankan beban masyarakat dari rentenir. Seperti halnya masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan seperti bakulan, maupun kios wajib hukumnya dibantu melalui dana Bumdes.
Namun, faktannya di Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tidaklah demikian, sehingga terkesan tidak mengubah perekonomian masyarakat setempat.
Guna memastikan informasi yang diperoleh dari kalangan masyarakat setempat, awak media ini mencoba melakukan konfirmasi dengan mendatangi langsung Kantor Pemdes Klambir Lima Kampung, Selasa (7/3/23).
Tapi sayangnya, saat awak media ini tiba di Kantor Pemdes tersebut, Kantor Pemdes itu terlihat kosong dan hanya ada satu orang petugas yang berada di tempat.
Selanjutnya, awak media ini mencoba menghubungi Kepala Desa (Kades) Klambir Lima Kampung melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp di nomkr pribadinya (Kades_red), namun kontak WhatsApp sang Kades tidak aktif.
Terkait hal itu, salah satu masyarakat setempat yang tidak ingin namanya disebutkan, mengatakan bahwa salah satu poin anggaran Bumdes yaitu untuk kesejahteraan rakyat. "Tapi kenyataannya hanya beberapa orang saja yang menikmati uang rakyat itu," ujar warga itu kepada awak media ini.
Lebih lanjut dikatakan oleh warga tersebut, masyarakat yang lain juga meminta Pemdes setempat untuk melakukan peremajaan para Staf Desa termasuk Kepala lingkungan yang diduga sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya.
"Selain itu pihak terkait jug harus melakukan audit mengenai penggunaan anggaran Bumdes ini, dana Bumdes itu hak rakyat, jangan disalahgunakan. Tolong Pemdes dan pengawas selesaikan masalah Bumdes," tegasnya. (Rz)
Editor : Js